RAKERNAS HIMPAUDI II

Dompu NTBPokja PAUD Badan Akreditasi Nasional  pendidikan Non Formal Prof. Netti Herawati yang juga ketua himpaudi (Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) bersama pengurus pusat, mendatangi DPR RI unuk memperjuangkan pakultas dan kualitas para Guru PAUD. Kedatangan rombongan diterima oleh DPR RI Marzuki Alie pada 19 februari lalu.” Perjuangan ini sebagai amanah Rekernas Himpaudi II di Bandung 15-16 februari 2014 yang dihadiri pimpinan wilayah Himpaudi se-Indonesia,” ujar Netti kepada Riau Pos, senin (24/2).

Dikatakannya, dari rekernas tersebut beberapa point penting yang akan diperjuangkan yaitu tidak adanya dikotomi PAUD formal dan non formal, tidak adanya diskriminasi kesejahteraan dan pembinaan karir antara guru TK dengan guru kelompok bermain, TPA juga SPS, proposi anggaran PAUD dengan jenjang pendidikan lain nya harus professional, penurunan anggaran samapi 60 persen PAUD ditingkatkan melalui APBN perubahan, wajib belajar PAUD sebelum masuk SD yang saat ini sedang dirintis Kemendikbud. “dengan total pendidik PAUD non formal se-Indonesia 80 ribu lebih, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mentiadakan dikotonomi PAUD formal dan non formal.

Dikotomi ini menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap kesejahteraan  dan pembinaan karir pendidk PAUD non formal. Padhal seluruh guru PAUD mempunyai tugas yang sama dan kompetensi serta kualifikasi yang dipersyarat kan juga sama seperti tertuang dalam permen 58 tahun 2009,” sebutnya.  Menerut Netti, Himpaudi menegaskan bahwa akar masalah diskriminasi tersebut memeng dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang tidak adil memperlakukan pendidik. Sehingga saat ini insentif yang diterima pendidk PAUD non formal hanya Rp750 ribu per tahun, sementara guru TK mendapat tunjangan fungsional Rp3,6 juta pertahun, selain itu ada tunjangan profesi. “kita tidak menuntut yang sama untuk kualitas dan kompotensi yang berbeda, tegas Netti.

Dikatakan Netti pada saat itu ketua DPR RI Marzuki Alie setuju bahwa seharusnya PAUD  dipandang satu saja dan tidak ada dikotomi formal dan non formal. Ini karena tidak ada perbedaan yang mendasar keduanya. Marzuki Alie menegaskan meskipun peraturan perundang-undangannya belum berubah karena ada proses panjang untuk merubah undang-undang, Kemendikbud bisa menyamakan kesejahteraan yang diterima guru TK dan guru non formal.

Sumber Berita: www.teraskreasi.com

adhim

About

View all posts by

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.