AD/ART

ANGGARAN DASAR (AD)

HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

ANAK USIA DINI INDONESIA (HIMPAUDI)

 

PEMBUKAAN

Sumber daya manusia adalah kunci utama bagi suksesnya pembangunan bangsa. Upaya pengembangan sumber daya manusia merupakan proses sepanjang hayat dan harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terus menerus, menyeluruh dan berkesinambungan melalui pendidikan. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap program pendidikan adalah unsur pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini bertanggungjawab terhadap pengasuhan, pembelajaran, perlindungan yang mengusahakan optimalisasi berbagai potensi kecerdasan dalam menunjang tumbuh kembang anak secara holistik. HIMPAUDI sebagai organisasi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai acuan yang berlaku nasional.

 

BAB  I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 1

N a m a

Organisasi ini bernama “Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia selanjutnya disingkat “HIMPAUDI”.

  1. HIMPAUDI adalah organisasi yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikananak usia dini.
  2. PENDIDIK anak usia dini adalah tenaga yang berperan sebagaipamong, fasilitator, pembimbing, dan menjadi panutan bagi anak usia dini. Pendidik bagi anak usia dini disebut pendidik (guru).
  3. TENAGA KEPENDIDIKAN adalah pengelola, pakar, praktisi, yang menangani program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

 

Pasal 2

W a k t u

HIMPAUDI didirikan di Batu Malang pada tanggal 31 (Tiga Puluh Satu), bulan Agustus tahun 2005 (dua ribu lima) sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat

HIMPAUDI berkedudukan di Ibu Kota Negara dan berada di seluruh wilayah Indonesia.

 

 

BAB II

ASAS, SIFAT, LANDASAN, DAN KEDAULATAN

Pasal 4

A s a s

HIMPAUDI berasaskan Pancasila

 

Pasal 5

S i f a t

HIMPAUDI adalah organisasi profesi yang bersifat independen

 

Pasal 6

L a n d a s a n

HIMPAUDI berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945

 

Pasal 7

K e d a u l a t a n

Kedaulatan HIMPAUDI berada ditangan anggota dan sepenuhnya dilaksanakan melalui musyawarah.

 

 

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8

M a k s u d

HIMPAUDI menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia agar bersama-sama dapat berusaha secara berdayaguna dan berhasil guna.

 

Pasal 9

T u j u a n

HIMPAUDI bertujuan menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia.

 

Pasal 10

F u n g s i

HIMPAUDI berfungsi sebagai wadah untuk :

  1. Mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
  2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini
  3. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

 

 

BAB IV

A T R I B U T

Pasal 11

HIMPAUDI mempunyai lambang, lencana, bendera, lagu, mars dan himne yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB  V

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Anggota HIMPAUDI adalah pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia serta orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini Indonesia.

 

Pasal 13

Keanggotaan

Anggota HIMPAUDI terdiri dari :

  1. Anggota Biasa
  2. Anggota Luar Biasa
  3. Anggota Kehormatan

Syarat dan tata cara penerimaan Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 14

Kewajiban dan Hak Anggota

Kewajiban dan Hak Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 15

Pemberhentian Anggota

Pemberhentian Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI, PEMILIHAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

Struktur Organisasi

  • Tingkat Pusat
  • Tingkat Wilayah
  • Tingkat Daerah
  • Tingkat Cabang

 

 

Pasal 17

Susunan Pengurus Pusat

Pengurus Pusat HIMPAUD bersifat kolektif yang terdiri atas:

  1. Dewan Pembina
  2. Dewan Penasihat
  3. Dewan Pakar
  4. Ketua Umum
  5. Ketua-ketua
  6. Sekretaris Umum
  7. Sekretaris-sekretaris
  8. Bendahara Umum
  9. Bendahara-bendahara
  10. Bidang-bidang

 

Pasal 18

Susunan Pengurus Wilayah/Daerah/Cabang

Pengurus Wilayah/Daerah/Cabang HIMPAUDI terdiri atas:

  1. Pembina Wakil Sekretaris
  2. Penasihat Bendahara
  3. Ketua Wakil Bendahara
  4. Wakil-wakil Ketua Bidang-bidang
  5. Sekretaris

 

Pasal 19

Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan

  1. Pengurus Pusat HIMPAUDI disahkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Pengurus Wilayah, Daerah dan Cabang HIMPAUDI diangkat, disahkan dan dilantik oleh pengurus setingkat lebih tinggi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah musyawarah dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 20

Masa Bakti Pengurus

Masa bakti pengurus HIMPAUDI di semua tingkatan adalah empat (4) tahun berdasarkan Surat Keputusan (SK) terhitung sejak tanggal penetapan SK.

 

Pasal 21

Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab pengurus meliputi:

  1. Pengurus Pusat di tingkat Pusat
  2. Pengurus Wilayah di tingkat Provinsi
  3. Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten / Kota
  4. Pengurus Cabang di tingkat Kecamatan

 

 

BAB VII

PERMUSYAWARATAN ORGANISASI

Pasal 22

Permusyawaratan HIMPAUDI dilaksanakan melalui :

  1. Musyawarah Nasional (Munas) untuk tingkat Nasional
  2. Musyawarah Wilayah (Muswil) untuk tingkat Provinsi
  3. Musyawarah Daerah (Musda) untuk tingkat Kabupaten/Kota
  4. Musyawarah Cabang (Muscab) untuk tingkat Kecamatan
  5. Rapat-rapat

 

Pasal 23

Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan

Tata cara pencalonan dan pemilihan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB VIII

K E K A Y A A N

Pasal 24

  1. Sumber kekayaan HIMPAUDI berasal dari :

1.1  Iuran Anggota

1.2  Sumbangan yang tidak mengikat

1.3 Usaha-usaha dari sumber yang halal dan tidak melanggar Undang Undang yang berlaku

  1. Kekayaan HIMPAUDI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dihadiri sedikitnya dua per tiga (2/3) wilayah dan disetujui oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) peserta yang hadir.

 

 

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 26

Pembubaran HIMPAUDI dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dihadiri sedikitnya dua per tiga (2/3) wilayah dan disetujui oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) peserta yang hadir.

 

 

BAB XI

PENUTUP

 

Pasal 27

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

ANAK USIA DINI INDONESIA (HIMPAUDI)

BAB I

A T R I B U T

Pasal 1

Lambang, Lencana dan Bendera

  1. Lambang HIMPAUDI (format gambar pada lampiran)
    • Filosofi Lambang HIMPAUDI :

(Posisi di tengah), Makna HIMPAUDI senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat

  • Arti Lambang HIMPAUDI :

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tanggung jawab kita bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berlandaskan     Iman dan Taqwa

  • Bendera Merah Putih Berkibar

Kibaran melambangkan semangat Indonesia dan dinamika HIMPAUDI

  • Anak (Kuning Emas)

Melambangkan Anak Indonesia dalam usia Perkembangan Emas (Golden Age)

  • Orang Dewasa (Biru)

Melambangkan kematangan dan kemapanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini

  • Hati di antara Anak dan Orang Dewasa

Melambangkan pertautan hati dan kasih sayang

  1. Lencana HIMPAUDI (format pada lampiran)
  2. Bendera (format pada lampiran)
    • Ukuran skala : 2×3
    • Warna kain dasar biru muda
    • Lambang HIMPAUDI
  3. Pataka/Vandel (ukuran proposional)

 

Pasal 2

Lagu, Mars dan Himne

Lagu, Mars dan Himne HIMPAUDI (lagu pada lampiran)

 

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Syarat Anggota Biasa, Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

  1. Anggota Biasa :
    • Berstatus sebagai pendidik anak usia dini Indonesia baik yang aktif maupun tidak aktif Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keputusan/Keterangan Pengangkatan dari lembaga penyelenggara PAUD
    • Berstatus sebagai akademisi S1 PAUD/PGPAUD
    • Berstatus sebagiai Tenaga kependidikan lembaga PAUD yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan/ Keterangan dari lembaga yang bersangkutan meliputi: Kepala PAUD, Tenaga Administrasi, dan tenaga pendukung  lainnya di lembaga PAUD
  2. Anggota Luar Biasa :

2.1.      Memiliki keahlian di bidang pendidikan anak usia dini

2.2.      Memiliki loyalitas dalam pengembangan dan pendidikan anak usia dini

2.3.      Guru dan dosen yang peduli dan komitmen pada pendidikan anak usia  dini

  1. Anggota Kehormatan :
    • Memiliki kepedulian dan perhatian khusus terhadap pendidikan anak usia dini Indonesia
    • Memiliki jasa dan pengabdian kepada pendidikan anak usia dini Indonesia

 

Pasal 4

Tata Cara Penerimaan Anggota Biasa, Luar Biasa Dan Kehormatan

  1. Anggota Biasa
    • Mengisi formulir
    • Calon anggota yang memenuhi persyaratan diberi kartu tanda anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat
  • Anggota Luar Biasa
    • Diusulkan dan diangkat oleh Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang
    • Disahkan oleh Munas/Muswil/Musda/Muscab
    • Anggota Luar Biasa setelah diangkat oleh Pimpinan Pusat/ Wilayah/ Daerah/ Cabang, mendapat kartu anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat
  • Anggota Kehormatan
    • Diusulkan dan diangkat oleh Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang
    • Disahkan oleh Munas/Muswil/Musda/Muscab
    • Anggota Kehormatan setelah diangkat oleh Pimpinan Pusat /Wilayah/Daerah/Cabang, mendapat kartu anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat

 

Pasal 5

Kewajiban Anggota

  1. Setiap anggota wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Setiap anggota wajib memenuhi kewajiban sebagai anggota antara lain membayar iuran anggota.
  3. Setiap anggota wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pengurus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 6

Hak Anggota

  1. Anggota Biasa mempunyai :
    • Hak bicara : yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis
    • Hak pilih : yaitu hak untuk memilih dan dipilih
    • Hak suara : yaitu hak pada waktu pemungutan suara
  2. Anggota Luar Biasa mempunyai :

Hak bicara untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis

  1. Anggota Kehormatan mempunyai :

Hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

 

Pasal 7

Pemberhentian Anggota

Pemberhentian anggota dilakukan sebagai berikut :

  1. Berhenti atas permintaan sendiri
    • Permintaan diajukan secara tertulis satu bulan sebelum pemberhentian
    • Memperhatikan hal-hal yang masih menyangkut kewajiban dan hak anggota
    • Menerima Surat Keputusan Pemberhentian
  • Berhenti atas dasar diberhentikan
    • Karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan organisasi
    • Sebelum diberhentikan, pengurus memberi teguran secara tertulis sebanyak tiga kali. Apabila tidak ada perubahan, dijatuhkan skorsing
    • Memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan
    • Jika pembelaan diterima, nama yang bersangkutan direhabilitasi. Jika pembelaan ditolak, maka pengurus menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara (SKPS)
    • Memperhatikan hal-hal yang masih menyangkut kewajiban dan hak yang bersangkutan
  1. Pengurus berwenang menerbitkan surat keputusan pemberhentian dan pencabutan tanda anggota dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ketentuan pemberhentian.